|
|
 |
|
|
|
|
Lowongan Perwakilan Biro Radar |
| |
oleh : redaksi radar, Jakarta |
| |
Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat :
a. Penga... |
| |
|
|
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN |
| |
oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT |
| |
DIJUAL :
Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,... |
| |
|
|
DELL A840 Vostro |
| |
oleh : win, Jakarta |
| |
Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
koran-radar.com  News berita |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Sabtu, 06/03/2010 [00:52:23] |
|
| |
Bupati Disinyalir Menerima Fee DAK 20 Persen |
|
| |
ditulis oleh suad bagiyo di tulungagung |
|
| |
|
|
| |
 Dalam proyek DAK 2009, misalnya, Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung kebagian jatah 326 paket mebeler. Setiap paket berupa 15 meja dan 30 bangku senilai Rp 11.500.000. Jadi, total proyek ini senilai Rp 3.749.000.000. Dalam pelaksanaannya, beberapa sekolah ‘’menjerit’’ dan melaporkan ada pemotongan sebesar 20 persen untuk setiap paketnya.
Penelusuran yang dilakukan, menemukan setidaknya ada tiga aktor yang terkait yakni, Kepala Diknas Drs Winarto, Sekda Mariyoto dan Bupati Heru Tjahjono. Sumber internal Pemkab Tulungagung mengungkapkan peran Winarto cukup penting, mengingat DAK dikelola Diknas. Ia berperan sebagai pihak yang menunjuk rekanan-rekanan yang mengerjakan proyek mebuler dan diduga yang melakukan pemotongan 20 persen untuk fee pihak tertentu.
“Potongan 20 persen itu digunakan untuk Dinas Pendidikan sebesar 10 persen dan Kepala Sekolah penerima dana tersebut 10 persen,” ungkap pejabat yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan.
Masih menurut sumber di Pemkab Tulungagung, pemotongan dana DAK tersebut juga diduga mengalir ke pendopo –istilahnya untuk menyebut Bupati Tulungagung. “Dana tersebut juga mengalir ke pendopo Mas. Atas jasa itulah akhirnya yang bersangkutan (Mariyoto, red) jadi Sekda,” imbuhnya.
Untuk diketahui, sebelum menjadi Sekda, Mariyoto pernah menjabat Kepala Diknas Tulungagung tahun 2007/2008. “Semasa Mariyoto menjadi Kadiknas juga ada pemotongan fee 20 persen,” tandasnya.
Sementara bagi-bagi proyek DAK kepada rekanan ini dilakukan di Gedung Koperasi Pegawai Negeri RejoAgung, Oktober 2009 silam. “Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas menerangkan bahwa ada potongan sebesar 20 persen,” paparnya.
Sementara untuk rekanan penerima proyek, sumber itu menyebut diambil dari partai-partai yang mendukung Bupati Heru ketika Pilkada lalu. akhirnya, Heru Tjahjono terpilih untuk kedua kalinya menjadi Bupati Tulungagung. “PPDI, PPB, PDS dan Partai Pelopor yang mendapatkan bagian dari proyek mebeler tersebut,” beber sumber ini.
Ketua DPC Partai Pelopor Heru Purnomo yang dikonfirmasi masalah ini membenarkannya. Kata dia, dirinya memang mendapatkan jatah proyek DAK. Ia juga tidak menampik adanya pemotongan dana 20 persen tersebut. “Itu semua dijelaskan di awal waktu ketemu di salah satu restoran,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh, ke empat ketua parpol itu bertemu di rumah makan Bajang Dom Dom Ampo. Selain Heru dari Pelopor, ada Hasan Suwandi (PPDI), Nanang Rahmat (PPB), dan Gatot Utomo (PDS.
Mengenai hal ini, Heru membenarkannya. Bahkan, saat ketemu di rumah makan itu, Winarto menjanjikan proyek. “Aku iki urung oleh berkat DAK cak, engko atek oleh berkat konco-konco kabeh tak bageni (Saya ini belum dapat proyek DAK. Nanti kalau sudah dapat teman-teman semua saya beri proyek, red),” ucap Heru menirukan omongan Winarto.
Heru juga mengungkapkan proyek DAK itu sebanyak 326 paket senilai Rp 3,74 miliar. “Ya bisa dikalkulasikan sendiri berapa total pemasukan jika tiap satuan proyek dipotong 20 persen,” tukasnya.
Informasi lain yang terungkap dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus juga terjadi untuk tahun anggaran 2006 dan 2007. Pasalnya, dana hibah dari pemerintah pusat itu disinyalir tidak disetor ke Kasda Pemkab Tulungagung. Tetapi ke rekening bendahara proyek bernama Wardi. Baru setelah itu disetorkan ke Bank Jatim untuk diambil oleh pihak Kepala Sekolah penerima DAK.
Hendrik, orang dekat Bupati Tulungagung Heru Tjahjono membantah adanya aliran dana fee DAK 20 persen maupun fee proyek fisik 3,5 persen ke kantung bupati. “Bapak Bupati tidak pernah menerima sepeser pun aliran fee DAK pendidikkan. Silakan dibuktikan kalau ada,” kilahnya. n
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
