situs berita dan informasi online
  Cari Berita :  
 
mobi pascabayar
ARTIKEL DARI PEMBACA
 
News :: Selasa, 07/09/2010 [16:34:19]
BERTENTANGAN DENGAN UUD’45
MENOLAK UU 40/2004 TENTANG SJSN
I. UU 40/2004 KEPENTINGAN SIAPA? Setelah membaca keseluruhan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kami sampai pada kesimpulan bahwa Undang-undang ini mengikut... oleh Tri sasongko di Jakarta
 
 
News :: Selasa, 07/09/2010 [08:54:11]
Dinilai sering hambat perjanjian kerja bersama
Said Didu Diminta Lengser
News :: Senin, 06/09/2010 [16:12:10]
PNPM-MP
KEDOK
News :: Senin, 06/09/2010 [15:13:38]
DPR-RI
Polemik Gedung Baru, Ketua DPR Salahkan Setjen
News :: Senin, 06/09/2010 [14:02:16]
DPR-RI
Marzuki Alie Siap Stop Rencana Gedung Baru DPR
News :: Minggu, 05/09/2010 [11:52:39]
BURT
Kolam Renang DPR Untuk Atasi Kebakaran
Lowongan Perwakilan Biro Radar
  oleh : redaksi radar, Jakarta
  Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat : a. Penga...
   
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN
  oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT
  DIJUAL : Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,...
   
DELL A840 Vostro
  oleh : win, Jakarta
  Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet...
   
update smart v2 cuma 165rb
 
 
koran-radar.com HOT berita
 
 
 
     
 
Rabu, 14/01/2009 [10:32:20]
 
  Manuver Politik :  
  Ancang-ancang Meninggalkan SBY  
  Rolles Herwin S, S.Kom [Jakarta]  
     
  Keterangan Gambar : SBY-JK  
  KR Online, Jakarta
Beberapa elite politik menyambangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mulai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kemudian disusul oleh tokoh Golkar yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Rabu pekan lalu, giliran mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, bertandang ke markas partai berlambang Ka`bah itu.

Mereka menyampaikan visi, misi, dan pemikiran terhadap persoalan bangsa. Tentu dibumbui diskusi "panas". Apakah tokoh-tokoh politik itu sedang berkampanye untuk memperebutkan kursi nomor satu di PPP atau melamar jadi warga "Ka`bah"? Ternyata bukan."Mereka datang memenuhi undangan forum," kata Suryadarma Ali, Ketua Umum DPP PPP.

Forum yang dimaksud adalah "Forum PPP Mendengar", agenda politik yang digulirkan Suryadarma guna menjalin komunikasi dua arah dengan tokoh-tokoh yang telah menyatakan siap jadi calon presiden (capres) pada pemilu presiden (pilpres) 2009. Sebetulnya gagasan itu bergulir sejak November lalu. Namun sifatnya belum terbuka.

Baru sebulan terakhir, Suryadarma getol menyosialisasikan agendanya. Surat undangan pun disebar ke berbagai tokoh terpilih, disertai serangkaian pendekatan. Bak gayung bersambut, banyak tokoh memenuhi undangan itu. Selain tiga tokoh tadi, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, disebut-sebut mendapat giliran berikutnya.

Tak hanya itu. Suryadarma pun berusaha memboyong Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Malah ia sendiri yang menyampaikan langsung undangannya lewat sowan ke kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, pada 21 Desember lalu. Turut mendampingi, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefuddin.

Sedangkan nyonya rumah didampingi Taufiq Kiemas, suami Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung. "Ibu Megawati sudah mengisyaratkan untuk hadir. Kini tinggal mencari jadwal karena beliau sangat sibuk," kata Suryadarma. Megawati diagendakan angkat bicara di Forum PPP, Februari mendatang.

Jelas sekali, lewat forum itu, PPP sedang melirik bakal calon mana yang bisa diajak bergandengan dalam pilpres mendatang? Sebetulnya sah-sah saja bila ada partai politik melakukan penjajakan semacam ini. Namun, bila itu dilakukan Ketua Umum DPP PPP, ceritanya jadi lain.

Masalahnya, selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, partai berlambang Ka`bah itu menjadi penyangganya. Bersama Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan tentu partai bentukan SBY, Demokrat, mereka membentuk koalisi pelangi di Kabinet Indonesia Bersatu.

Bahkan Suryadarma duduk sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tak pelak lagi, Suryadarma dituding sedang meninggalkan koalisi. Tuduhan ini bahkan datang dari dalam "rumah" PPP. "Terkesan menjauh dari presiden," kata Bachtiar Chamsyah, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP, kepada Cavin R. Manuputty dari GATRA.

Walau Suryadarma menggulirkan forum itu dalam kapasitas sebagai ketua umum partai, menurut Bachtiar, sulit memisahkan antara Suryadarma sebagai menteri dan selaku ketua umum partai. Dalam acara "Refleksi Politik Akhir Tahun 2008: Menggagas Koalisi Prapemilu" di Hotel Sahid Jaya, Jakara, Selasa pekan lalu, Bachtiar mengatakan bahwa SBY miris melihat salah satu menterinya berpaling. "SBY manusia biasa, bukan malaikat. Ada menterinya perpaling, tentu hatinya miris. Tapi kali ini tidak boleh dikatakan ke publik," kata Menteri Sosial itu.

Inikah pertanda bahwa Suryadarman mulai meninggalkan SBY? Andi Mallarangeng, juru bicara Presiden SBY, bilang bahwa SBY menganggap manuver Suryadarma itu sebagai hal biasa. SBY, kata Andi, menganggap agenda semacam itu hanyalah bentuk wacana. "Apa pun yang dilakukan, misalnya mau membentuk koalisi, kan hanya bisa dilakukan setelah pemilu," kata Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Namun sebetulnya tersirat bahwa SBY berupaya keras tak ingin kehilangan para penyokongnya. Seperti diungkapkan Andi, kubu SBY terus memelihara dan memperkuat bangunan koalisi yang sudah terbentuk. Caranya, antara lain, lebih getol menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan para petinggi partai pendukung koalisi. "Dengan Golkar, dengan PKS, dengan siapa sajalah, kami selalu berkomunikasi, kok," ujar Andi kepada Bernadetta Febriana dari GATRA.

Sebuah langkah politik antisipatif yang wajar dari kubu SBY, mengingat pemeo lama mengingatkan, "tak ada kawan abadi dalam politik". Artinya, ancaman meninggalkan SBY tak hanya datang dari PPP, juga dari partai lain. Malah Soetrisno Bachir, Ketua Umum DPP PAN, lebih dini, Juni 2007, menyatakan bahwa partainya bukan lagi pendukung pemerintahan SBY.

Soetrisno menilai, Presiden SBY hanya memberi angin surga kepada rakyat. Namun langkah Soetrisno ini tidak diikuti mundurnya dua menteri asal PAN, yakni Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo.

Hubungan SBY dengan PBB juga sempat guncang, menyusul pemberhentian Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra, dari pos Menteri Sekretaris Negara. Pada saat itu, di tubuh PBB sempat muncul gerakan untuk menarik dukungan terhadap SBY. Namun gerakan ini lambat laun sirna. PBB tetap manghiasi koalisi pelangi, dan M.S. Kaban, Ketua Umum DPP PBB, tetap di kursi Menteri Kehutanan. Akankah potensi ini kembali mencuat seiring dengan memanasnya suhu politik?

Guncangan hebat pada keutuhan koalisi terjadi ketika DPR menggulirkan hak angket untuk merespons kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), penghujung Juni silam. Pada saat itu, hanya Fraksi Golkar dan Demokrat yang setia jadi bumper kebijakan SBY. Politisi dari partai pendukung SBY lainnya turut menyokong guliran angket itu. Insiden politik ini sempat diramaikan dengan sentilan "menteri sontoloyo" dari Syamsir Siregar, Kepala BIN, terhadap menteri-menteri yang di kabinet oke harga BBM naik, tapi partainya di DPR justru menyoal.

Hubungan SBY dengan Golkar juga sebetulnya naik-turun. Kadang mesra, kadang tegang. Ketika sengketa pilkada Maluku Utara memanas, Golkar sempat memberi kebebasan kepada fraksinya dalam menyikapi kebijakan SBY. Maklum, dalam sengketa Maluku Utara itu, yang berseteru adalah calon yang didukung Golkar versus calon dari Demokrat.

Terakhir, Jumat pekan lalu, usai menghadiri pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dengan para kadernya, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh, tegas mempersilakan Partai Demokrat meninggalkan atau tidak berhubungan lagi dengan Partai Golkar mulai tahun 2009 jika merasa tidak layak lagi berhubungan dengan Golkar.

"Tidak akan timbul masalah besar dari Partai Golkar jika ditinggalkan Partai Demokrat," kata Surya Paloh, sembari mengisyaratkan bahwa Golkar bisa berkoalisi dengan partai mana pun selain Demokrat. Seperti diketahui, jauh sebelumnya, Surya Paloh juga menjadi motor serangkaian "silaturahmi politik" Golkar dengan PDI Perjuangan.

Saiful Mudjani, pengamat politik yang juga Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), sudah memperkirakan akan terjadinya manuver Golkar ini. Latar belakangnya, kata Saiful kepada Ahmad Alfajri dari GATRA, bisa saja setelah lewat evaluasi internal partai, terasa bahwa dukungan kepada pemerintah tidak menghasilkan feedback yang menguntungkan bagi Golkar.

Dengan manuver yang mudah dan massif, menurut Saiful, Golkar ingin menyatakan bahwa sukses pemerintah yang selama ini identik dengan keberhasilan Partai Demokrat --sehingga berdasarkan survei terakhir LSI, popularitas Demokrat melesat hingga 23%-- juga merupakan keberhasilan Golkar.

Manuver gaya Golkar itu makin jelas dengan "serangan" kampanye mulai Senin kemarin, baik lewat udara (iklan televisi) maupun darat (menggerakkan mesin politik partai hingga pengurus dan kader di daerah). Jeffry Geovani, Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu Golkar, mengatakan bahwa materi kampanye Golkar ingin menyampaikan pesan bahwa keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan Golkar. Kampanye massif akan berlangsung hingga April nanti. Dengan cara itu, Jeffry yakin, suara Golkar bisa di atas 20%.

Sementara itu, PKS yang selama ini relatif adem-ayem mulai menimbang untung-ruginya melanjutkan koalisi. "PKS dalam posisi 50-50," kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Sidiq, kepada Sukmono Fajar Turido dari GATRA. Bagi PKS, sangat mungkin PKS akan mendukung SBY lagi, mengingat rapor SBY di mata PKS tidak buruk-buruk amat.

Mahfudz memberi nilai 6,5. SBY dinilai tidak bisa efektif mencapai target pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kabinet Indonesia Bersatu juga dinilai masih menonjolkan ego sektoral. Rencana kerja satu menteri terkadang tak seiring dengan program kerja menteri lainnya. Adapun rapor biru bagi SBY adalah komitmennya menciptakan pemerintahan yang bersih.

Namun, kata Mahfudz, untuk kepentingan yang lebih besar, PKS bisa saja mencari tokoh lain untuk menjadi capres. "Tapi, yang jelas, sampai saat ini PKS tetap berkomitmen mendukung kinerja pemerintahan melalui tiga menterinya," katanya. Dan sejuah ini, petinggi PKS belum terlihat melakukan manuver politik seperti yang dimainkan Suryadarma dari PPP. (Tmn/Gatra)
 
     
 
mark-it indonesia
 
     
 
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800
 
 
   
BERITA SEBELUMNYA...
 
H-2 Idul Fitri Tol Cikampek Macet Parah
Cyrus Sinaga Datangi KPK
Menunggu Ketua KPK Yang Baru
Relokasi Warga Gg.Teluk Batang
Padati Jalur Pantura Indramayu
 
     
 
Redaksi : Jl Jatinegara Barat No.181A Lt.3, Jakarta Timur 13310 - Phone 021 - 68335800 / Fax : 021-2800366
© 2010 radar.co.id . Gunakan browser dengan dukungan flash & java ketika mengunjungi web ini. Powered by MDevelopment v3.0