|
|
 |
|
|
|
|
Lowongan Perwakilan Biro Radar |
| |
oleh : redaksi radar, Jakarta |
| |
Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat :
a. Penga... |
| |
|
|
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN |
| |
oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT |
| |
DIJUAL :
Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,... |
| |
|
|
DELL A840 Vostro |
| |
oleh : win, Jakarta |
| |
Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Senin, 06/07/2009 [09:31:36] |
|
| |
KPU Tegaskan DPT Pilpres Tidak Bermasalah |
|
| |
[Jakarta] |
|
| |
|
|
| |
 Jakarta, KR Online
Khawatir DPT kembali bermasalah dua tim hukum dari partai pendukung calon presiden siap advokasi konstituennya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak maksimal. Sejumlah pihak pun langsung merespon ketika mengetahui masih ada sekitar 49 juta warga lagi yang belum terdaftar untuk memilih dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang.Dituding tidak maksimal dan tidak tanggap, ketua KPU Abdul Hafiz Anshary langsung bereaksi keras. Ia menegaskan bahwa hal yang paling utama yang diprioritaskan oleh lembaganya menjelang pilpres adalah memperbaiki DPT. “KPU sudah bekerja maksimal menangani DPT. 90 persen perhatian KPU dicurahkan untuk menyempurnakan DPT,” tegasnya.
Ditemui di gedung KPU Jakarta, Jumat (3/7) Hafiz menanggapi wacana yang mengatakan bahwa masih ada 49 juta pemilih yang tercecer menjelang pilpres nanti dengan nada sedikit menyindir. “Jumlah penduduk kita kan 232 juta, DPT kita 176 juta. Kalau ada 49 juta yang belum terdaftar berarti pemilih berjumlah 220an juta. Bayi-bayi kecil pun akan menjadi pemilih,” sindirnya.
Makanya, ia berharap agar tidak ada wacana seperti pada waktu pemilu legislatif lalu yang mengatakan bahwa DPT dicurangi. Sejauh ini, tegasnya, tidak ada satu pun pihak yang sanggup memberikan bukti adanya kecurangan DPT di pileg lalu. Hafiz justru khawatir ada sebagaian orang yang memanfaatkan masalah DPT ini untuk tujuan tertentu. “Meski kita tidak mau curiga, tapi ada kekhawatiran, ada orang yang sengaja melakukan gerakan di hari pemungutan suara,” ungkapnya.
“Dengan alasan memiliki hak pilih namun tidak terdaftar mereka bisa saja hadir di TPS dan membuat kekacauan,” tukas Hafiz. Melihat situasi seperti ini, KPU menyiapkan langkah antisipasi yakni berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk mengamankan pilpres. Koordinasi ini akan difokuskan di daerah yang digolongkan rawan oleh BIN.
Kekhawatiran Hafiz sebenarnya sejalan dengan apa yang sempat diungkapkan Centre for Electoral Reform (CETRO) beberapa waktu lalu. Peneliti CETRO Refly Harun khawatir masalah DPT ini hanyalah upaya politisasi dari pihak-pihak tertentu. Salah satu indikasinya adalah begitu banyak yang menyuarakan masalah DPT, namun tak satupun yang melakukan langkah konkret untuk mencari solusi pemecahannya.
Seperti pemilu legislatif lalu, wacana DPT juga bermuara pada desakan agar pilpres diundur sampai DPT benar-benar beres. Wacana ini diantaranya pernah diutarakan oleh Wiranto, calon wakil presiden yang berpasangan dengan M Jusuf Kalla. Wiranto menyuarakan wacana penundaan pilpres setelah ia mengirimkan surat kepada KPU untuk mengklarifikasi soal DPT.
Menanggapi wacana tersebut, ketua DPR Agung Laksono juga langsung bereaksi keras. “Penundaan itu akan berakibat komplikasi politik yang cukup besar, karena penundaan itu bisa menimbulkan masalah pada agenda-agenda yang lain,” ujarnya. Makanya, Agung berharap wacana-wacana penundaan tidak muncul lagi agar KPU beserta instansi terkait lainnya dapat menyelenggarakan pilpres dengan sukses. “Saya kira itu diwujudkan sehingga tidak perlu ada penundaan,” ujarnya.
Advokasi Konstituen
Sementara, tim hukum dari dua pasangan capres menyatakan siap membawa masalah DPT ke ranah hukum. Tim hukum pasangan SBY-Boediono yang diwakili oleh Amir Syamsudin mengaku telah menyiapkan sebuah tim advokasi untuk para konstituennya yang tidak masuk dalam DPT. Nantinya, lanjut Amir, tim advokasi tentunya akan mengumpulkan data-data untuk memperkuat bukti memang adanya masalah pada DPT pilpres.
“Kalau ada sedemikian rupa rekayasa DPT menghilangkan hak-hak pilih dari pemilih kita, dan sedemikian rupa itu dilihat bisa mengganggu keterpilihan calon kita, tentunya kita akan persoalkan,” kata advokat senior ini.
Jack R Sidabutar dari tim hukum pasangan Megawati-Prabowo Subianto juga berencana melakukan advokasi kepada para konstituennya yang tidak terdaftar dalam DPT. “Tim hukum dan tim advokasi akan melihat kalau terjadi suatu penyimpangan dari ketentuan yang ada kita akan melakukan suatu gugatan,” tegasnya. (Tmn/Hkln)
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
