|
|
 |
|
|
|
|
Lowongan Perwakilan Biro Radar |
| |
oleh : redaksi radar, Jakarta |
| |
Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat :
a. Penga... |
| |
|
|
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN |
| |
oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT |
| |
DIJUAL :
Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,... |
| |
|
|
DELL A840 Vostro |
| |
oleh : win, Jakarta |
| |
Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
koran-radar.com  HOT berita |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Selasa, 02/03/2010 [10:01:00] |
|
| |
Menanti Final Pansus Century |
|
| |
SBY Aman Boediono Terbidik |
|
| |
[Jakarta] |
|
| |
|
|
| |
Keterangan Gambar : Presiden SBY dan Wapres Boediono |
|
| |
 Jakarta, Radar Online
Pleno pandangan fraksi terhadap laporan akhir Pansus Angket Bank Century ditunda tiga kali. Semula Senin siang pekan ini, bergeser ke Senin malam, ditunda lagi Selasa malam. Fase ulur waktu itu dimanfaatkan dua kubu - oposisi dan koalisi pro-pemerintah - untuk memaksimalkan dukungan.Senin siang, suara oposisi yang dikawal Tim 9 inisiator hak angket bertemu tokoh senior PAN, Amien Rais. Dukungan Amien penting untuk memastikan konsistensi PAN, yang sebelumnya dikhawatirkan melunak. Di kubu seberang, Senin sore, anggota pansus asal Demokrat bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Pembina Demokrat, di Wisma Negara, Jakarta.
Senin malam, partai koalisi dijadwalkan bertemu SBY di Cikeas, Bogor. Acara ini digalang Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN dan mantan ketua tim sukses SBY-Boediono, juru lobi lintas partai andalan SBY. Posisi Hatta pada Senin malam itu berbeda dari mentornya, Amien Rais, yang jadi penopang faksi kritis pansus.
Pertemuan Cikeas itu akhirnya batal dan diubah jadi konsolidasi internal Demokrat. Safari Tim 9 inisiator pansus terus berlanjut Selasa pagi, menemui Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), Din Syamsuddin (Ketua Muhammadiyah), dan Surya Paloh (Ketua Ormas Nasional Demokrat).
Intensitas lobi dari kubu pro-SBY meningkat pesat menjelang akhir masa kerja pansus, pekan ini. Fokus tarik ulur antarfraksi menjelang laporan akhir pansus berkisar pada isu penyebutan nama penanggung jawab pelanggaran. Demokrat mendorong tanpa menyebut nama.
Tema tanpa sebut nama itu pilihan maksimal yang bisa didorong Demokrat terhadap fraksi lain yang sudah berpendapat adanya pelanggaran hukum pada dua kebijakan: pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) alias bailout.
Dari sembilan fraksi, tujuh fraksi, selain Demokrat dan PKB, menyatakan adanya pelanggaran hukum pada dua kebijakan itu. Konklusi adanya pelanggaran itu termasuk dikemukakan empat partai koalisi: Golkar, PKS, PAN, dan PPP.
Dari empat tema yang diselidik pansus, seluruh fraksi tak selalu berbeda sikap. Pada dua tema lain, akuisisi dan merger pra-FPJP serta tema aliran dana pasca-bailout, seluruh fraksi kompak menyatakan ada pelanggaran hukum. Baik berupa tindak pidana perbankan, money laundering, pidana umum, maupun pidana korupsi.
Pada kasus FPJP dan PMS, Demokrat dan PKB menyatakan tak ada pelanggaran. Ditaksir karena dua kebijakan ini bersinggungan dengan dua nama penting di lingkaran SBY: Boediono yang pada saat kebijakan itu diambil menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan kini wakil presiden (wapres) serta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang pada saat kebijakan itu diambil menjadi Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).
Itulah sebabnya, isu peniadaan nama penting digulirkan. Boediono dan Sri Mulyani sudah lama jadi sorotan. Dua nama ini juga punya bobot politik tersendiri. Bila Boediono tersodok dan sampai dimakzulkan, banyak kepentingan untuk membidik pos itu. Sejak sebelum pilpres, pos pendamping SBY itu jadi rebutan sejumlah parpol.
Sedangkan Sri Mulyani sudah lama berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang kini menakhodai partai terbesar kedua di DPR. Dalam kerangka silang kepentingan itulah, menurut seorang anggota pansus kepada Gatra, sikap sejumlah fraksi yang kritis amat menghitung implikasi politik terhadap dua pos tersebut.
PPP dan PKS, kata sumber itu, terus mencermati langkah Golkar. "Partai beringin" ini dikhawatirkan tidak kencang membidik Boediono. Sebab, bila Boediono jatuh, yang lebih berpeluang mengisi pos wapres bukan tokoh Golkar, melainkan Hatta Rajasa dari PAN. Bidikan Golkar diduga akan lebih ke Sri Mulyani, karena ketegangan panjang tadi antara Aburizal dan Sri Mulyani, antara lain terkait pajak perusahaan Bakrie.
Upaya lobi Demokrat melunakkan fraksi lain tidaklah mudah. Di antara tujuh fraksi yang berpendapat terjadi pelanggaran hukum pada FPJP dan PMS, hanya PPP yang jauh-jauh hari menyatakan tak akan menyebut nama. "Dalam pandangan akhirnya, PPP hanya akan menyebut institusi, bukan nama," kata Romahurmuziy, anggota pansus dari Fraksi PPP, kepada Sandika Prihatnala dari Gatra, Kamis pekan lalu. Itu ia buktikan dalam pleno.
Beberapa tokoh PKS dan Golkar, yang ditemui Dini Trias Ananda dari Gatra, jauh-jauh hari lantang menyatakan akan konsisten kritis dan menyebut nama. Sikap PKS yang dibacakan Andi Rahmat konsisten. Sikap Golkar yang disampaikan Ade Komaruddin sempat mengejutkan. Awalnya hanya menyebut inisial, baru pada bagian akhir mengurai kepanjangan tiap inisial.
Sedangkan PAN memiliki posisi khusus. Ketua umumnya, Hatta Rajasa, dikenal sebagai "koordinator" koalisi. Beberapa sumber Gatra di pansus menyebutkan, Hatta-lah yang kerap menginisiasi pertemuan antarpartai koalisi.
Tapi Ketua MPP PAN, Amien Rais, dan Wakil Ketua Umum, Drajad Wibowo, kencang mendorong kerja pansus agar tak ragu menyebut nama. Amien pun datang langsung dalam pandangan fraksi Selasa malam, untuk mengawal sikap kritis fraksinya.
Tapi, setiba di DPR pukul 19.00, Amien langsung menyampaikan sikap kecewa, karena pansus tak akan menyebut nama. Setengah jam kemudian, Amien meninggalkan DPR. Belakangan ketahuan, sikap Amien itu adalah respons atas sikap akhir Fraksi PAN yang melunak dan memilih garis politik Hatta.
Dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Asman Abnur, PAN bukan hanya tak menyebut nama, juga tidak spesifik menyebut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran FPJP dan PMS itu. Rekomendasi proses hukum pasca-pansus tidak jelas ditegaskan. Asman menutup pandangan lebih banyak dengan basa-basi ucapan terima kasih dan doa-doa kebaikan.
Kubu SBY memang gagal menjinakkan mayoritas fraksi agar tak menyebut nama. Tapi PAN dan PPP berhasil dibelokkan tak menyebut nama. Lebih penting dari itu, spekulasi awal keterkaitan SBY dan tim kampanyenya di balik kisruh Century itu belum bisa diungkap. Bidikan utama lebih berbelok kepada Boediono dan Sri Mulyani.
***
Pasca-pleno pansus, upaya lobi masih terbuka hingga paripurna DPR, 2 Maret nanti. Menurut Gayus Lumbuun, pertarungan di paripurna nanti sebenarnya lebih liar. Sebab tiap anggota DPR bisa berpedapat sendiri dan berbeda dari sikap fraksi. Beda dari pansus yang hanya mengenal pandangan fraksi. Kalau mau memenangkan paripurna, Demokrat harus bisa menundukkan sebagian besar anggota, bukan hanya fraksi.
Pada periode pertama pemerintahannya, SBY berpengalaman mengandaskan hasil sejumlah pansus dan angket di tingkat paripurna. Paripurna kali ini akan jadi ujian daya lobi SBY dan lingkarannya. Sejumlah analis menilai, pada periode lalu, SBY efektif menundukkan DPR, antara lain, karena ditopang sejumlah tokoh yang bisa melenturkan komunikasi lintas partai, seperti Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie, dan Hatta Rajasa.
Kini Aburizal dan JK tak lagi di lingkaran SBY. Tinggal Hatta yang jadi andalan. SBY juga terlihat memainkan kartunya dengan PDI Perjuangan lewat Taufiq Kiemas. Pekan lalu, staf khusus SBY, Andi Arif, bertemu Pramono Anung dan Puan Maharani. Taufiq Kiemas setuju tidak menyebut nama, sejalan dengan Demokrat.
Tapi, kata Gayus Lumbuun, "Pak Taufiq bukan ketua umum." PDI Perjuangan, dalam pleno pansus yang dibacakan Maruarar Sirait, konsisten menyebut nama. "Kami meminta dilakukan proses hukum terbuka terhadap para pejabat yang memegang posisi kunci pada periode pelanggaran dilakukan, seperti mantan Gubernur BI, Boediono, dan mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani," kata Maruarar, seperti dilaporkan Andya Dyasa dari Gatra.
Strategi lobi kubu SBY pada saat ini mirip siasat SBY ketika menggalang koalisi menjelang pilpres. Sembari pelan-pelan membuang JK dan menggandeng partai papan tengah, SBY membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan lewat Taufiq Kiemas. Menjelang pilpres itu, SBY berhasil menggalang koalisi besar dan melunakkan sikap PDI Perjuangan.
Tapi perjalanan pansus ini menyajikan perkembangan berbeda. Sebagian besar partai koalisi sulit dikendalikan. Kepiawaian SBY menundukkan sebagian besar partai pada periode pertama pemerintahannya dan menjelang pilpres kini tampak mandul. Paripurna akan menjadi saksi, apakah daya pikat komunikasi politik SBY dan lingkarannya masih menggiurkan atau tidak.
(Asrori S. K/Rbp) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
