situs berita dan informasi online
  Cari Berita :  
 
mobi pascabayar
ARTIKEL DARI PEMBACA
 
Opini :: Rabu, 01/02/2012 [13:49:26]
Sekedar
Cerita dari Cerita
catatan ini di amil dari fb milik temanku yang sangat baik, bahkan saya menganggap dia bagian dari keluarga saya. mari kita simak ‎"awas...!!" kata spontan yang terlontar kencang dari mulut... oleh imam elhazmi di Pandeglang
 
 
News :: Rabu, 01/02/2012 [11:36:02]
LIBURAN
Pandeeglang Berkah, Unsera Cerdas
News :: Senin, 30/01/2012 [03:29:33]
Peduli Bencana
Mahasiswa Komunikasi Unsera Peduli
Pengaduan :: Senin, 30/01/2012 [03:09:10]
Surat terbuka
Untukmu Siska Selvia
Opini :: Sabtu, 28/01/2012 [06:24:12]
Pencabutan Perda Anti-Miras Perlu Ditinjau
News :: Senin, 23/01/2012 [18:21:20]
Rekonsiliasi IPMADO Untuk Perubahan
Generasi Muda Harus Mampu Membawa Perubahan
Lowongan Perwakilan Biro Radar
  oleh : redaksi radar, Jakarta
  Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat : a. Penga...
   
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN
  oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT
  DIJUAL : Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,...
   
DELL A840 Vostro
  oleh : win, Jakarta
  Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet...
   
update smart v2 cuma 165rb
 
 
koran-radar.com Politik berita
 
 
 
     
 
Selasa, 27/07/2010 [09:54:56]
 
  Sangat Diperlukan  
  Langkah Penyederhanaan Parpol  
  [Jakarta]  
     
  Keterangan Gambar : Ilustrasi  
  Jakarta, Radar Online
Terganggunya efektifitas jalannya pemerintahan lebih disebabkan oleh banyaknya jumlah partai politik yang memiliki kursi perwakilan di DPR ketimbang banyaknnya jumlah parpol yang mengikuti pemilu, langkah untuk penyederhanaan jumlah parpol dipercaya tetap harus dilakukan.

Akan tetapi ketimbang mengatur dan membatasinya dengan jalan menetapkan nilai ambang batas elektoral (electoral treshold) karena dipercaya malah membatasi orang mendirikan parpol dan berujung pada pelanggaran konstitusi, pembatasan akan lebih baik dilakukan melalui penetapan nilai ambang batas parlemen (parliamentary treshold).

Selain itu, penetapan nilai ambang batas parlemen yang berujung pada penyederhanaan parpol tadi juga dipercaya akan berdampak positif, memperjelas jenis kelamin parpol-parpol yang ada.

Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Senin (26/7). “Kalau kita asumsikan parliamentary treshold besarannya lima persen, bisa diasumsikan bahwa jumlah parpol yang bertahan, mengacu pada hasil pemilu 2009, sekitar tujuh parpol,” ujar Burhanuddin.

Menanggapi wacana konfederasi sebagai salah satu pilihan upaya menyederhanakan jumlah parpol, dia menganggap hal itu masih akan menemui banyak kendala, terutama konstitusional dan yuridis perundang-undangan.

Menurut Burhanuddin, konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya gabungan parpol atau konfederasi selain dalam proses pemilihan presiden. Hal ini ditambah lagi dengan hambatan politis bahwa kebanyakan pengusung ide konfederasi lebih berasal dari parpol menengah dan kecil. “Sekarang tinggal antarparpol tadi, baik yang mengusung kebijakan peningkatan parliamentary treshold, maupun penggabungan parpol lewat konfederasi, sama-sama cari jalan tengah dan berkompromi,” ujar Burhanuddin.

Kalaupun ada anggapan atau tuduhan bahwa kebijakan peningkatan parliamentary treshold akan mengebiri prinsip representasi, Burhanuddin mengakui bahwa yang terkebiri adalah representasi para elite parpol ketimbang konstituen. “Saya meyakini, konstituen jauh lebih fleksibel dalam menentukan pilihan parpol mereka saat pemilu. Mereka akan melihat 'jenis kelamin' parpol dan memilih parpol lain yang dianggap punya ideologi berdekatan dengan parpol pilihannya sebelumnya,” tambah Burhanuddin.

Ia juga mengaku sangat yakin, kebijakan nilai ambang batas parlemen tadilah yang justru akan memperjelas "jenis kelamin" parpol yang ada, yang menurutnya dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis kelamin ideologi besar.

Mereka antara lain parpol berideologi Islam tradisionalis, Islam modern, nasionalis kiri dan populis, nasionalis kanan, dan nasionalis tengah. Kalaupun ada yang lain, maka mereka lebih bersifat variasi saja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan pentingnya upaya penyederhanaan parpol tanpa memicu perasaan terlikuidasi, terutama dari parpol-parpol kecil.

Ia yakin, langkah meningkatkan nilai ambang batas parlemen bakal memicu penolakan. Parpol kecil menolak karena mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Langkah menaikkan parliamentary treshold dianggap sebagai upaya membonsai parpol yang baru tumbuh dan melindungi parpol besar yang ada. “Langkah konfederasi juga bisa menyelamatkan perolehan suara parpol kecil yang jumlahnya kadang lebih besar daripada yang didapat parpol besar,” ujar Ray. (kp/rdr)


 
     
 
mark-it indonesia
 
     
 
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800
 
 
   
BERITA SEBELUMNYA...
 
Menpora & Presiden Digugat Pengacara
Waspadai Makanan Penyebab Jerawat!
Samsat Depok Santuni Puluhan Anak Yatim
Pejabat Depok Tes Urine
LSM LAKI Apresiasi Kapolda Kalbar Berantas Korupsi
 
     
 
Redaksi : Jl Jatinegara Barat No.181A Lt.3, Jakarta Timur 13310 - Phone 021 - 68335800 / Fax : 021-2800366
© 2010 radar.co.id . Gunakan browser dengan dukungan flash & java ketika mengunjungi web ini. Powered by MDevelopment v3.0