|
|
 |
|
|
|
|
Lowongan Perwakilan Biro Radar |
| |
oleh : redaksi radar, Jakarta |
| |
Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat :
a. Penga... |
| |
|
|
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN |
| |
oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT |
| |
DIJUAL :
Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,... |
| |
|
|
DELL A840 Vostro |
| |
oleh : win, Jakarta |
| |
Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Sabtu, 14/08/2010 [12:09:19] |
|
| |
PDI Perjuangan |
|
| |
Kritik Usulan SBY Bapak Kesejahteraan |
|
| |
[Jakarta] |
|
| |
|
|
| |
Keterangan Gambar : PDI Perjuangan |
|
| |
 Jakarta, Radar Online
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan usulan Center for Information and Development Studies (Cides) mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "Bapak Kesejahteraan" sebaiknya sesudah kepemimpinnya berakhir. "Saya kira akan lebih objektif jika pernilaiannya dilakukan setelah rakyat mengevaluasi kiprah kepemimpinannya selama dua periode atau selang 10 tahun," kata Tjahjo, di Jakarta, Jum`at (13/8).Bagi PDI Perjuangan, menurutnya, usulan Cides itu sah-sah saja, sebagai hak setiap masyarakat mengusulkan sesuatu mengenai apa pun.
"Namun saya kira juga Bapak Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga masih belum berkenan, ya? Ini karena peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana janjinya kampanye pada Pemilu Presiden dan dipertegas pada pidato pelantikan presiden periode kedua, sampai sekarang belum menunjukkan hasil optimal," paparnya.
Antara melaporkan, Ketua Dewan Direktur Cides Ricky Rachmadi mengusulkan, Presiden Yudhoyono bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan "legasi" (karya-karya besar) untuk ditinggalkan agar dikenang sepanjang masa. "Seperti misalnya sebagai Bapak Kesejahteraan karena berbagai programnya yang propeningkatan kesejahteraan rakyat, di antaranya pemberian dana Bantuan Langsung Tunai, skim investasi untuk rakyat kecil, seperti PNPM dan KUR, dan seterusnya," katanya
Tjahjo lantas menyorot angka kemiskinan yang masih cukup tinggi sebagai salah satu faktor usulan ini bisa belum diterima Presiden Yudhoyono. "Angka kemiskinan masih cukup tinggi dan angka pengangguran pun belum menunjukkan perbaikan atau penurunan yang signifikan. Begitu pula, soal utang negara juga masih cukup tinggi," ujarnya.
Sementara, lanjut Tjahjo, program-program kesejahteraan rakyat seperti PNPM dan BOS, masih menggunakan uang hasil utang, atau belum merupakan dana penerimaan mandiri. "Karena itu, saya kira usul tersebut bisa disampaikan lagi saat berakhirnya jabatan beliau pada tahun 2014, sambil kita mengevaluasi kembali keberhasilannya selama 10 tahun memimpin pemerintahannya ke depan," tegas Tjahjo.
Namun, secara terpisah, Ricky juga mengatakan, hasil pertemuan di Bogor belum lama ini --yang antara lain melibatkan para menteri dan gubernur se-Indonesia--, semestinya harus bisa dijadikan momentun menghasilkan langkah konkret dan "legasi" (karya-karya besar). "Terutama `legasi` yang berkaitan dengan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan rakyat yang bisa ditinggal (hasil karya) kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nanti yang terus dapat dikenang sepanjang masa sebagi puncak prestasi," katanya.
Apalagi, menurut Ricky, Presiden Yudhoyono sudah memasuki periode keduanya dengan nilai 60 persen dukungan rakyat. "Hal tersebut (dukungan mayoritas tersebut) menurut saya didasarkan pada puncak prestasi kepemimpinan Presiden Indonesia yang lalu (periode sebelumnya). Makanya, sekaranglah kesempatan beliau mencetak sebuah `legasi` atau puncak prestasi yang bakal terus dikenal rakyat Indonesia ke depan," paparnya.
Ricky lantas mencontohkan prestasi spektakuler mantan presiden Soekarno, yang hingga kini dan sampai kapan pun terus dikenang sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan, Penggali Ideologi Negara Pancasila, atau Bapak Pemersatu Bangsa. "Juga ada yang baik dari Pak Harto (mantan presiden Soeharto) sebagai `Bapak Pembangunan`. Begitu pula, walaupun pendek usia kekuasaan Pak Habibie (mantan presiden BJ Habibie), dapat dikenang sebagai `Bapak Reformasi` yang memberikan kebebasan pers," ungkapnya.
"Begitu pula, Gus Dur (mantan presiden Abdurrachman Wahid) sebagai `Bapak Pluralisme`, lalu Ibu Mega (mantan presiden Megawati Soekarnoputri) selaku `Ibu Wong Cilik`," tambah Ricky.
Karena itu, lanjutnya, bila sampai akhir jabatannya nanti, tidak ada yang bisa ditinggalkan sebagai "legasi", patut disayangkan. "Nanti apa `legasi` Presiden SBY. Padahal kan beliau tak kalah populer ketimbang para pendahulunya pada masa masing-masing," ujarnya.
Ricky mengusulkan agar "legasi" Presiden Yudhoyono dalam kepemimpinannya itu bisa diarahkan kepada dua hal. "Saya menilai, ada dua kekuatan (Presiden Yudhoyono) yang harus dipilih sebagai kekuatan arus utama, yaitu demokrasi atau kesejahteraan," katanya.
Dengan begitu, menurutnya, di akhir masa jabatannya yang tinggal kurang lebih sembilan semester lagi, Presiden Yudhoyono bisa dikenang sebagai "Bapak Demokrasi" atau "Bapak Kesejahteraan".
Proses pematangan, lanjutnya, dapat mulai dari sekarang dengan mengambil momentum "Pertemuan Bogor". "Kan banyak yang masih bisa dikerjakan, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga beliau cocok dikenang sebagai `Bapak Kesejahteraan`," Ricky, menegaskan.
Selain itu, menurut Ricky, bisa pula melakukan berbagai manuver strategis dalam peningkatan demokratisasi, termasuk reformasi birokrasi sehingga Presiden Yudhoyono dapat dikenang pula sebagai "Bapak Demokrasi". (EL/Ant/Rbp) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
