situs berita dan informasi online
  Cari Berita :  
 
mobi pascabayar
ARTIKEL DARI PEMBACA
 
Opini :: Rabu, 01/02/2012 [13:49:26]
Sekedar
Cerita dari Cerita
catatan ini di amil dari fb milik temanku yang sangat baik, bahkan saya menganggap dia bagian dari keluarga saya. mari kita simak ‎"awas...!!" kata spontan yang terlontar kencang dari mulut... oleh imam elhazmi di Pandeglang
 
 
News :: Rabu, 01/02/2012 [11:36:02]
LIBURAN
Pandeeglang Berkah, Unsera Cerdas
News :: Senin, 30/01/2012 [03:29:33]
Peduli Bencana
Mahasiswa Komunikasi Unsera Peduli
Pengaduan :: Senin, 30/01/2012 [03:09:10]
Surat terbuka
Untukmu Siska Selvia
Opini :: Sabtu, 28/01/2012 [06:24:12]
Pencabutan Perda Anti-Miras Perlu Ditinjau
News :: Senin, 23/01/2012 [18:21:20]
Rekonsiliasi IPMADO Untuk Perubahan
Generasi Muda Harus Mampu Membawa Perubahan
Lowongan Perwakilan Biro Radar
  oleh : redaksi radar, Jakarta
  Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat : a. Penga...
   
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN
  oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT
  DIJUAL : Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,...
   
DELL A840 Vostro
  oleh : win, Jakarta
  Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet...
   
update smart v2 cuma 165rb
 
 
koran-radar.com Hukum berita
 
 
 
     
 
Minggu, 22/08/2010 [12:22:38]
 
  Terkait Pemberian Remisi  
  Pemerintah Tak Ingin Berantas Korupsi  
  [Jakarta]  
     
  Keterangan Gambar : Ilustrasi  
  Jakarta, Radar Online
Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro menyatakan, elit pemerintah dan politik sebenarnya memang tidak punya niat untuk memberantas korupsi. Karena ada tekanan dari publik, menyebabkan pemerintah dan para elit tersebut memilih seolah-olah ingin melakukan pemberantasan korupsi dengan cara membangun citra.

"Oleh sebab itu, tak heran jika mereka terlihat marah jika ada keluarga, teman dan rekan separtai yang melakukan korupsi dan kemudian divonis menjadi terpidana, mereka marah dan berupaya membebaskannya dengan cara remisi dan grasi. Akan tetapi, mereka akan menjadi ganas jika yang korupsi adalah lawan politik. Inilah yang terjadi dalam kasus pemberian remisi dan grasi kepada para terpidana korupsi Auli Pohan Cs dan Syaukani HR," tandas Ismed saat dihubungi Kompas di Jakarta, Sabtu (21/8/2010) petang.

Menurut Ismed, dengan hanya membentuk citra belaka, maka elit pemerintah maupun politik tidak memiliki tekad khusus untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor di Indonesia. Sebab, kalau elit pemerintah dan politik tidak tebang pilih, banyak yang diberikan remisi dan grasi. Kenyataannya, karena tidak ada kekuatan ekonomi dan hubungan politik, keinginan mereka dibebaskan tidak terwujud.

"Upaya membangun citra dalam pemberantasan korupsi itu terlihat dari cara pemerintah dan elit tidak mengalokasikan dana pemberantasan korupsi yang memadai bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka juga tidak terpikir untuk memperjuangkan penjara khusus bagi KPK," tambah Ismed.

Dikatakan Ismed, yang terjadi elit pemerintah dan politik justru mengkriminalisasikan pimpinan KPK dengan contoh kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Padahal, bukti-buktinya untuk mengkriminalisasi ternyata tidak ada yang dimiliki Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan.

"Dengan pencitraan pemberantasan korupsi ini, pemerintah Presiden Yudhoyono sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru," kata Ismed. (Kp/Rbp)
 
     
 
mark-it indonesia
 
     
 
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800
 
 
   
BERITA SEBELUMNYA...
 
Menpora & Presiden Digugat Pengacara
Waspadai Makanan Penyebab Jerawat!
Samsat Depok Santuni Puluhan Anak Yatim
Pejabat Depok Tes Urine
LSM LAKI Apresiasi Kapolda Kalbar Berantas Korupsi
 
     
 
Redaksi : Jl Jatinegara Barat No.181A Lt.3, Jakarta Timur 13310 - Phone 021 - 68335800 / Fax : 021-2800366
© 2010 radar.co.id . Gunakan browser dengan dukungan flash & java ketika mengunjungi web ini. Powered by MDevelopment v3.0