situs berita dan informasi online
  Cari Berita :  
 
mobi pascabayar
ARTIKEL DARI PEMBACA
 
Opini :: Rabu, 01/02/2012 [13:49:26]
Sekedar
Cerita dari Cerita
catatan ini di amil dari fb milik temanku yang sangat baik, bahkan saya menganggap dia bagian dari keluarga saya. mari kita simak ‎"awas...!!" kata spontan yang terlontar kencang dari mulut... oleh imam elhazmi di Pandeglang
 
 
News :: Rabu, 01/02/2012 [11:36:02]
LIBURAN
Pandeeglang Berkah, Unsera Cerdas
News :: Senin, 30/01/2012 [03:29:33]
Peduli Bencana
Mahasiswa Komunikasi Unsera Peduli
Pengaduan :: Senin, 30/01/2012 [03:09:10]
Surat terbuka
Untukmu Siska Selvia
Opini :: Sabtu, 28/01/2012 [06:24:12]
Pencabutan Perda Anti-Miras Perlu Ditinjau
News :: Senin, 23/01/2012 [18:21:20]
Rekonsiliasi IPMADO Untuk Perubahan
Generasi Muda Harus Mampu Membawa Perubahan
Lowongan Perwakilan Biro Radar
  oleh : redaksi radar, Jakarta
  Radar.co.id membuka lowongan untuk perwakilan Biro diseluruh Indonesia, dengan syarat : a. Penga...
   
JUAL RUMAH DILEMBAH APARTEMEN
  oleh : d triarso, JAKARTA PUSAT
  DIJUAL : Bekas Rumah Dinas dilembah / dikelilingi Apartemen Kemayoran. LT/LB 171/110, 2 KT, 1 Gudg,...
   
DELL A840 Vostro
  oleh : win, Jakarta
  Jual males make, DELL VOSTRO A840 dual core 1,86GB, HDD 120GB, RAM 3GB, VGA X3100 350MB, WIFI, Bluet...
   
update smart v2 cuma 165rb
 
 
koran-radar.com Hukum berita
 
 
 
     
 
Senin, 30/08/2010 [05:53:06]
 
  Evaluasi Hukum Secara Besar-Besaran  
  Patrialis Akbar Akan Buat Gebrakan Lagi  
  [Jakarta]  
     
  Keterangan Gambar : Patrialis Akbar  
  Jakarta, Radar-Online
Lagi-lagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar membuat gebrakan, Mentri yang mengawali karir dari Pos bantuan Hukum (Posbakum) ini berjanji akan segera melakukan kajian dan evaluasi besar-besaran bidang penegakan hukum, terkait banyaknya temuan penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Hal itu dikatakan oleh Patrialis Akbar di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Serang Banten Minggu (29/8). "Banyak temuan gara-gara kasus sepele yang seharusnya orang tidak dipenjara, tetapi masuk penjara. Jika ini dibiarkan terus, semakin lama semakin tipis rasa keadilan." Katanya.

Patrialis berjanji dalam bulan ini ia akan segera turun tangan untuk melakukan kajian bersama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, berkaitan dengan banyaknya temuan orang-orang dipenjara karena masalah-masalah pelanggaran hukum yang kecil, yang seharusnya tidak masuk penjara tetapi orang tersebut tetap masuk penjara.

"Banyak persoalan diluar logika hukum manusia, sehingga yang terjadi pelecehan hak asasi manusia," katanya.

Kementerian Hukum Dan Ham yang dikomandoinya akan melakukan kajian hukum dan evaluasi secara menyeluruh melalui Litbang masing-masing lembaga penegak hukum, tidak hanya di pusat tetapi di semua daerah terhadap sekitar 50 ribu orang yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) dan sekitar 80 ribu orang narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Banyaknya kasus-kasus kecil yang mestinya tidak layak dihukum menjadi prioritas Patrialis. Seperti adanya seorang ibu-ibu yang hanya gara-gara pinjam mukena tanpa sepengetahuan majikannya harus masuk penjara, serta masih banyak kasus pelanggaran hukum kecil lainnya yang sebenarnya tidak layak berakhir di penjara.

Ironisnya lagi menurut Patrialis, ada orang yang dipenjara itu mengaku dimintai bayaran Rp700 juta oleh oknum penegak hokum dan temuan ini akan dilaporkan kepada Satgas Anti Mafia hukum.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Banten Poppy Pujiaswati menyambut baik rencana yang akan dilakukan Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Pihaknya akan segera menindak lanjuti kajian tersebut khususnya untuk para napi yang ada di Provinsi Banten dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan penegak hukum lainnya.

"Secara teknis kami masih menunggu langkah untuk melakukan kajian dan evaluasi tersebut dari Kementerian. Kami di daerah siap melakukannya," kata Poppy.

Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Banten HM Masduki yang mendampingi patrialis Akbar. ”Kita siap mendukung langkah yang akan dilakukan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan kajian dan evaluasi besar-besaran dalam bidang penegakan hukum” katanya.

"Ini langkah yang baik sekali. Kami atas nama pemerintah daerah siap mendukung bersama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten," tambahnya. (Slamat Tambunan

 
     
 
mark-it indonesia
 
     
 
Anda ingin memasang banner? hubungi kami di : 021 - 6833 5800
 
 
   
BERITA SEBELUMNYA...
 
Menpora & Presiden Digugat Pengacara
Waspadai Makanan Penyebab Jerawat!
Samsat Depok Santuni Puluhan Anak Yatim
Pejabat Depok Tes Urine
LSM LAKI Apresiasi Kapolda Kalbar Berantas Korupsi
 
     
 
Redaksi : Jl Jatinegara Barat No.181A Lt.3, Jakarta Timur 13310 - Phone 021 - 68335800 / Fax : 021-2800366
© 2010 radar.co.id . Gunakan browser dengan dukungan flash & java ketika mengunjungi web ini. Powered by MDevelopment v3.0